VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan, terutama terkait akurasi data desil masyarakat, ketepatan penyaluran bantuan sosial, serta efektivitas penggunaan anggaran.
Evaluasi tersebut dinilai penting dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan agar kebijakan pemerintah semakin tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Medan sekaligus Ketua Fraksi PKS, Zulham Efendi, S.Pd., MI, dalam rapat paripurna Penyampaian Jawaban Fraksi terhadap Tanggapan Kepala Daerah atas Ranperda tersebut, Senin (26/10/2026).
“Perubahan regulasi perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan agar lebih tepat sasaran, terukur, dan sesuai dengan kondisi nyata masyarakat,” tegas Zulham.
Ia mengatakan, Fraksi PKS meminta penjelasan Pemko Medan mengenai hasil evaluasi penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2015, termasuk sejauh mana regulasi tersebut berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Kota Medan.
Selain itu, Fraksi PKS mempertanyakan keterlibatan Pemko Medan dalam penetapan desil masyarakat serta mekanisme koreksi apabila kategori yang ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi warga di lapangan.
Menurut Zulham, keakuratan data menjadi faktor penting dalam memastikan program bantuan dan perlindungan sosial menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Pemerintah harus memastikan data masyarakat sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, perlu ada mekanisme koreksi yang jelas agar masyarakat yang berhak tidak kehilangan akses terhadap bantuan,” demikian pokok perhatian Fraksi PKS dalam penyampaian jawabannya.
Fraksi PKS juga meminta Pemko Medan menjelaskan efektivitas berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan. Pemerintah diminta mengidentifikasi program yang paling berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memaparkan indikator untuk mengukur keberhasilannya.
Tak hanya menyangkut program, Fraksi PKS turut mempertanyakan besaran anggaran penanggulangan kemiskinan yang dialokasikan selama dua tahun terakhir, termasuk program prioritas dan indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas pemanfaatan anggaran tersebut.
Menurut Zulham, keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan maupun jumlah bantuan yang disalurkan. Pemerintah perlu memiliki ukuran yang jelas untuk menilai dampak program terhadap kondisi ekonomi masyarakat dan beban hidup keluarga miskin.
“Bagi Fraksi PKS, keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan atau jumlah bantuan yang disalurkan. Lebih dari itu, diperlukan ukuran yang jelas untuk mengetahui apakah program pemerintah benar-benar mampu memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat dan mengurangi beban keluarga miskin,” pungkasnya.
Fraksi PKS berharap perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2015 dapat memperkuat kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berbasis data akurat, memiliki indikator keberhasilan terukur, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Medan secara berkelanjutan. (Vin)
