VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Bendahara Fraksi Golkar DPRD Kota Medan Rommy Van Boy mengingatkan para Kepala Lingkungan (Kepling) dan Lurah agar tidak bertindak curang dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) triwulan IV Tahun Anggaran 2025.
Ia menegaskan, bantuan tersebut harus tepat sasaran, diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan, serta bebas dari unsur nepotisme dan permainan oknum aparat.
“Penyaluran harus tepat sasaran, tidak ada permainan. Kita harapkan yang menerima benar-benar warga yang membutuhkan,” tegas Rommy kepada wartawan, Minggu (26/10/2025).
Rommy mengingatkan agar para Kepling dan pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) mempedomani Surat Kementerian Sosial RI Nomor 79/HUK/2025 serta Surat Dinas Sosial Kota Medan Nomor 400.9.11.3/1850.
Dalam surat yang ditandatangani Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khoiruddin, S.Sos., S.E., M.M., dijelaskan bahwa penyaluran BLTS Kesra Triwulan IV — untuk periode Oktober, November, dan Desember 2025 — wajib melalui tahapan verifikasi dan pengecekan lapangan (ground checking) oleh Kepling bersama pendamping sosial.
Politisi Golkar itu juga meminta Dinas Sosial Medan, Camat, Lurah, serta pendamping PKH memperkuat fungsi pengawasan. Ia berharap mekanisme penyaluran dilakukan dengan skala prioritas bagi keluarga prasejahtera. Kita ingin bantuan ini menjadi alat pemerataan ekonomi, bukan ladang kepentingan pribadi, tambahnya.
Sementara itu, pendamping sosial PKH Kota Medan, Dedy Irwanto Pardede, menjelaskan bahwa warga kurang mampu yang terverifikasi sebagai penerima BLTS Kesra akan menerima Rp 300 ribu per bulan, atau total Rp 900 ribu untuk tiga bulan, dibayarkan sekaligus untuk triwulan IV.
Namun, kata Dedy, jumlah penerima bantuan dan jadwal pasti penyaluran masih menunggu penetapan dari pemerintah pusat. Jumlah penerima masih tahap verifikasi di pusat. Soal waktu penyalurannya juga belum ditetapkan, ungkapnya.
BLTS Kesra merupakan program bantuan sosial pemerintah yang ditujukan untuk membantu keluarga prasejahtera dalam memenuhi kebutuhan dasar, sekaligus menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat di tengah tekanan ekonomi nasional.
Rommy berharap transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi prioritas utama agar program ini tidak disalahgunakan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (Vin)
