VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Persoalan parkir di Kota Medan masih menjadi keluhan masyarakat. Pungutan liar, tarif di luar ketentuan, hingga dominasi juru parkir liar (jukir) yang kerap berwajah preman, terus mencoreng wajah pelayanan publik. Namun sejak Erwin Saleh menjabat Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Medan, terobosan perbaikan yang diharapkan publik nyaris tak terlihat.
Keluhan warga akhirnya sampai ke telinga Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas. Usai melantik tiga pejabat eselon II, Kamis (2/10/2025), Rico tak menampik persoalan parkir masih jauh dari kata tuntas.
“Dari BKPSDM terus menilai sampai ke saya mana yang baik dan tidak baik. Kita tunggu, karena kebijakan baru butuh kajian komprehensif. Jangan sampai malah tidak efektif. Perwal (peraturan wali kota) parkir sedang dalam proses,” jelasnya.
Penelusuran di lapangan menunjukkan pungutan parkir masih jauh dari ketentuan resmi. Di sejumlah titik strategis, seperti Lapangan Merdeka dan Kesawan Square, tarif parkir motor dipatok Rp5.000, padahal Perwal menetapkan hanya Rp3.000. Bahkan, di kawasan Pos Bloc, pengendara mengaku diminta bayar sebelum sempat turun dari motor.
Situasi serupa dialami pedagang dan pembeli di Pajak Perguruan. Bukannya memberi kenyamanan, sistem parkir yang semrawut justru menghambat aktivitas ekonomi.
Lebih memprihatinkan lagi, jukir liar justru lebih dominan di kawasan tersebut. Jukir resmi yang pakai rompi dan karcis hanya satu orang. Sisanya liar, malah nawarin sistem bulanan. Kalau tak mau, dagangan kami dipindahkan seenaknya, ungkap pedagang lain dengan nada kesal.
Para pedagang mendesak Kadishub turun langsung ke lapangan, bukan hanya duduk di balik meja. Bapak Kadishub tolong turun langsung. Kami pedagang sudah sangat resah. Kalau dibiarkan, pembeli makin lari, dagangan kami bisa mati pelan-pelan, tegas seorang pedagang.
Namun, hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada Erwin Saleh tidak membuahkan hasil. Dihubungi berulang kali via telepon dan WhatsApp, yang bersangkutan tidak merespons meski status pesan terlihat aktif.
Minimnya langkah tegas Dishub bukan hanya merugikan warga, tetapi juga menggerus potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Medan. Karcis ilegal dan praktik pungli yang dibiarkan berlarut-larut menjadi bukti lemahnya kendali Erwin Saleh dalam menjalankan instruksi wali kota.
Rico pun memberi sinyal evaluasi akan dilakukan. Masih kita ceklis-ceklis lagi mana yang kurang. Perwal soal parkir sedang proses. Bersabar ya masyarakat, ujarnya. Jika kondisi ini terus dibiarkan, persoalan parkir tak hanya sekadar soal retribusi, tetapi juga menyangkut keberanian pemerintah menindak praktik premanisme yang merugikan masyarakat luas. (V24/Red)
