VIRAL24.CO.ID – TULANG BAWANG – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tulang Bawang, Fatoni, mengapresiasi langkah responsif Wakil Bupati (Wabup) Hankam Hasan dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat. Menurutnya, tindakan cepat tersebut mencerminkan tanggung jawab pimpinan terhadap amanah yang diberikan rakyat.
“Kami menyambut baik kunjungan Bapak Wakil Bupati kemarin, Jumat, 5 Desember 2025. Kebetulan saat itu kami sedang tugas luar, sehingga tidak dapat bertemu langsung,” ujar Fatoni, Sabtu (6/12/2025).
Fatoni menegaskan pihaknya akan meningkatkan kinerja dalam mendukung program Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang, Qudratul Ikhwan–Hankam Hasan, khususnya di bidang kesehatan.
“Kunjungan kemarin menjadi pemacu bagi kami untuk meningkatkan pelayanan, sehingga program prioritas di bidang kesehatan dapat terealisasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Menanggapi temuan Wabup saat kunjungan, Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Tulang Bawang, Akmaluddin, menjelaskan bahwa pengadaan Human Papillomavirus Deoxyribonucleic Acid (HPV DNA) dilakukan melalui e-Katalog dari PT Biocare Sejahtera, Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat. Pengadaan tersebut berdasarkan Kontrak Nomor 440/0007/IFK/IV.2/TB/VI/2025 tanggal 19 Juni 2025 dengan nilai Rp907.708.400.
Berdasarkan kontrak, barang dikirim pada 9 Agustus 2025 dan dititipkan di Labkesda Provinsi Lampung karena Kabupaten Tulang Bawang belum memiliki fasilitas laboratorium sendiri. Penitipan tersebut dibuktikan melalui Berita Acara Penitipan Barang Nomor 800/0172/IV.2/TB/VIII/2025 tanggal 9 Agustus 2025.
“Barang ini digunakan untuk pemeriksaan kanker leher rahim sesuai program Kemenkes. Pengadaan bersumber dari Dana DAK Non Fisik 2025 dengan target 3.000 sampel berdasarkan juknis Kemenkes,” jelas Akmaluddin.
Akmaluddin juga menerangkan bahwa sejumlah obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang belum terdistribusi merupakan pengadaan tahun berjalan. Beberapa item belum dapat dibayarkan karena dana belum masuk ke kas daerah sehingga barang belum dapat didistribusikan ke puskesmas.
“Sedangkan barang yang sudah dibayarkan langsung kami distribusikan sesuai kebutuhan puskesmas,” ujarnya.
Untuk obat yang dibutuhkan puskesmas namun tidak tersedia, Akmaluddin menyebut hal itu terjadi karena pengadaan dilakukan sesuai daftar obat esensial Kemenkes dan keterbatasan anggaran. Puskesmas diperbolehkan melakukan pembelian mandiri bila diperlukan.
Dinkes Tulang Bawang juga tidak mengadakan obat TBC, vaksin rabies, maupun obat untuk ODGJ karena seluruh kebutuhan tersebut dipenuhi melalui hibah buffer stock dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
“Ketiga jenis obat ini merupakan bagian dari program nasional dan didistribusikan oleh pemerintah provinsi. Karena tidak ada anggarannya di APBD, kami tidak dapat melakukan pengadaan mandiri,” terangnya.
Selain itu, Dinkes tidak mengadakan vaksin anti tetanus dan anti bisa ular karena pada saat perencanaan tidak tersedia stok di e-Katalog. Kedua komoditas tersebut hanya tersedia di luar e-Katalog dengan harga jauh melampaui SSH.
“Kami sudah berkonsultasi dengan BPBJ, namun tidak direkomendasikan karena harga pasar sangat tinggi dan tidak memenuhi prinsip kewajaran biaya. Secara administratif dan teknis, pengadaan tidak dapat dilakukan,” jelas Akmaluddin. (Ferdi)
