VIRAL24.CO.ID – SRAGEN – Warga Desa Kandangsapi menyoroti pengadaan material proyek Bantuan Keuangan Khusus (BKK) DPRD yang diduga hanya menguntungkan satu toko tertentu. Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait transparansi dan keadilan dalam pengelolaan dana publik di tingkat desa.
Sejumlah warga menyebut proyek pembangunan tersebar di tujuh titik, namun pengadaan material dinilai terpusat pada satu penyedia.
“Kami ingin pengadaan dilakukan secara adil dan semua toko material lokal mendapat kesempatan,” ujar beberapa warga yang enggan disebutkan namanya, Selasa (5/5/2026).
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Sragen Supriyanto meninjau langsung ke Balai Desa Kandangsapi. Ia menegaskan dana aspirasi DPRD merupakan uang publik yang penggunaannya harus terbuka dan dapat diawasi masyarakat.
“Pengadaan tidak boleh hanya diarahkan ke satu toko. Semua pelaku usaha lokal harus merasakan manfaat,” kata Supriyanto.
Sementara itu, pemerintah desa melalui Kepala Urusan Kesejahteraan (Kaur Kesra) Stefani menyatakan mekanisme satu pintu diterapkan untuk efisiensi administrasi. Ia memastikan partisipasi masyarakat tetap diakomodasi dalam pelaksanaan program.
Menurutnya, dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek juga dapat diakses oleh masyarakat.
Kepala Desa Kandangsapi, Pandu, menambahkan pihaknya akan segera menggelar musyawarah desa untuk menampung aspirasi warga dan mencari solusi terbaik atas persoalan tersebut.
Kasus ini menjadi perhatian terkait pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana publik, khususnya yang bersumber dari aspirasi. (Susantomo)
