VIRAL24.CO.ID – JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyampaikan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2026 Triwulan I telah disalurkan kepada 16 pemerintah daerah di Tanah Papua.
Penyaluran dilakukan setelah pemerintah daerah memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
“Sejumlah daerah sudah merealisasikan Dana Otsus 1 persen dan 1,25 persen karena telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan prosedur yang ditetapkan,” ujar Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Berdasarkan data Kemendagri per 19 Februari 2026, Dana Otsus Triwulan I telah ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada 13 pemerintah daerah, yakni Kabupaten Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Jayapura, Pegunungan Bintang, Supiori, Yahukimo, Kota Jayapura, Kota Sorong, Kabupaten Manokwari Selatan, serta Provinsi Papua, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.
Selanjutnya, tiga kabupaten lainnya, yakni Merauke, Jayawijaya, dan Sarmi, menerima penyaluran dana pada 23 Februari 2026.
Dana yang disalurkan terdiri atas komponen Dana Otsus 1 persen, Dana Otsus 1,25 persen, dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dengan nilai bervariasi di setiap daerah. Provinsi Papua menerima Rp166,38 miliar, Papua Selatan Rp91,56 miliar, Papua Barat Daya Rp84,61 miliar, Kabupaten Yahukimo Rp142,06 miliar, serta Kabupaten Pegunungan Bintang Rp94,90 miliar.
Ribka menyebut penyaluran Dana Otsus tahun ini merupakan yang tercepat sejak implementasi Undang-Undang Otsus. Untuk pertama kalinya, penyaluran tahap I dimulai pada Februari, lebih awal dibandingkan tahun sebelumnya yang umumnya berlangsung pada April atau Mei.
Menurutnya, percepatan tersebut didukung peningkatan interoperabilitas sistem keuangan daerah melalui integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), serta sistem perencanaan nasional.
Ia juga mengimbau daerah yang belum memenuhi persyaratan agar segera menyelesaikan kewajiban administrasi sehingga pelayanan publik, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dapat berjalan optimal. (V24/M.Rambe)
