VIRAL24.CO.ID – ASAHAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan mendorong percepatan sertifikasi tanah wakaf untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi aset umat dari potensi sengketa dan penyalahgunaan fungsi.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Asahan yang dibuka Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., melalui Asisten Administrasi Umum Setdakab Asahan, Asrul Wahid, S.E., M.Si., di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Senin (9/11/2026).
Dalam sambutan tertulis Bupati yang disampaikan Asrul Wahid, ditegaskan bahwa wakaf merupakan instrumen keagamaan yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di bidang keagamaan, sosial maupun ekonomi.
Namun, pemanfaatan aset wakaf dinilai belum optimal apabila belum didukung legalitas hukum yang kuat. Tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat berisiko menghadapi persoalan sengketa, termasuk gugatan dari ahli waris maupun perubahan fungsi aset.
Karena itu, Pemkab Asahan berkomitmen mendukung percepatan sertifikasi melalui tiga langkah utama, yakni penguatan kebijakan, fasilitasi, dan koordinasi lintas sektoral.
Dari sisi kebijakan, pemerintah daerah mendorong penyelarasan regulasi untuk mempermudah proses administrasi sesuai kewenangannya. Sementara melalui fasilitasi, Pemkab Asahan siap mendukung inventarisasi tanah wakaf agar proses sertifikasi dapat berjalan lebih lancar.
Adapun koordinasi lintas sektoral dilakukan dengan melibatkan Kejaksaan Negeri Asahan dalam pengamanan hukum, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam administrasi pertanahan, Kementerian Agama dalam pengawasan keagamaan, serta Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam pengelolaan dan pengembangan perwakafan.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Asahan, Basuki, S.Pd., M.M., dalam laporannya menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Asahan, BPN Kabupaten Asahan, Kementerian Agama Kabupaten Asahan, dan BWI Kabupaten Asahan.
Kegiatan ini diikuti 25 camat, 204 lurah dan kepala desa, serta 25 perwakilan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan. Para peserta diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung pendataan, koordinasi, dan percepatan proses sertifikasi tanah wakaf di wilayah masing-masing.
Selain sosialisasi, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penyerahan santunan jaminan kematian kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan dari kalangan pekerja sosial keagamaan.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh masing-masing narasumber mengenai peran, mekanisme, dan langkah strategis dalam mendukung percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Asahan.
Melalui sinergi pemerintah daerah dan instansi terkait, Pemkab Asahan berharap aset wakaf dapat memiliki kepastian hukum, dikelola secara tertib, serta dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan keagamaan dan kesejahteraan masyarakat. (RE)
