VIRAL24.CO.ID – TAPANULI UTARA – Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., melantik dan mengambil sumpah/janji Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Pelantikan berlangsung di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara, Selasa (10/2/2026).
Pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut dari perubahan struktur organisasi dan penyesuaian nomenklatur perangkat daerah. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam melakukan efisiensi anggaran serta memperkuat kinerja birokrasi di tengah keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa penggabungan sejumlah unit kerja bukan semata-mata keinginan pimpinan, melainkan kebutuhan organisasi dan daerah. Ia menyebutkan, kondisi keuangan Kabupaten Tapanuli Utara yang relatif terbatas dengan beban belanja yang cukup besar menuntut adanya langkah konkret agar pembangunan tetap berjalan dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Penggabungan ini merupakan salah satu langkah efisiensi. Dengan kebijakan ini, kita berharap dapat menghemat anggaran hingga kurang lebih Rp4 miliar. Ini adalah upaya nyata agar keuangan daerah tetap sehat tanpa mengorbankan pelayanan publik,” ujar Bupati.
Kepada pejabat yang baru dilantik, Bupati berpesan agar menjalankan amanah jabatan dengan penuh tanggung jawab, loyalitas, dan integritas. Ia menegaskan bahwa jabatan merupakan bentuk kepercayaan yang dapat dievaluasi sewaktu-waktu berdasarkan kinerja dan rekam jejak masing-masing pejabat.
“Jabatan bukan sesuatu yang permanen. Evaluasi akan terus dilakukan. Pejabat yang memiliki kinerja baik, responsif, dan berdedikasi akan diberikan kesempatan, sementara yang tidak menunjukkan kinerja akan dievaluasi,” tegasnya.
Mengakhiri arahannya, Bupati mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk tetap solid, bekerja dengan hati, serta menjadikan perubahan organisasi sebagai momentum untuk meningkatkan profesionalisme, efektivitas, dan akuntabilitas pelayanan publik. (TD)
