VIRAL24.CO.ID – JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa angka inflasi Indonesia secara year-on-year (YoY) pada Oktober 2025 tercatat sebesar 2,86 persen. Secara global, Indonesia berada di peringkat 88 dari 186 negara, sementara di kawasan ASEAN menempati posisi ke-8. Ia meminta pemerintah daerah (Pemda) yang memiliki tingkat inflasi tinggi untuk segera memperkuat langkah pengendalian.
Penegasan tersebut disampaikan Bima saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan peran Pemda dalam Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis (MBG) serta evaluasi dukungan Pemda terhadap Program Tiga Juta Rumah. Rakor berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (17/11/2025).
“Nah, Bapak-Ibu sekalian, inflasi Oktober 2025 ini berdasarkan data memang yang tertinggi sepanjang tahun 2025. Jika dibandingkan dengan September, angkanya naik 0,28 persen,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa angka inflasi tersebut tidak terlepas dari dinamika global dan ekonomi domestik. Ia mencontohkan situasi di Amerika Serikat (AS) yang baru-baru ini mengalami shutdown pemerintahan federal selama 43 hari—shutdown terpanjang dalam sejarah AS—yang menghambat pembaruan data penting dan turut memengaruhi aktivitas ekspor-impor.
“Namun tidak seperti Indonesia. Amerika itu menggunakan sistem pemerintahan federal, sehingga yang shutdown adalah anggaran pemerintah pusat. Pajak-pajak di negara bagian tetap berjalan untuk membiayai pelayanan publik,” jelasnya.
Selain itu, Bima menyoroti kecenderungan deflasi di Cina akibat krisis properti dan kelebihan kapasitas produksi industri. Kenaikan harga emas juga berkontribusi terhadap dinamika inflasi global. “Seperti selalu kita kaji, kenaikan harga emas turut memberikan andil pada inflasi,” imbuhnya.
Pada sisi domestik, lanjutnya, komoditas penyumbang inflasi month-to-month antara lain emas perhiasan, cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan wortel. Melihat tren tersebut, Bima menegaskan pentingnya kewaspadaan Pemda dalam menghadapi tekanan harga, terutama terkait faktor cuaca serta momentum menjelang Natal dan Tahun Baru.
Bima merinci provinsi dengan inflasi tertinggi, yaitu Sumatera Utara (4,97 persen), Riau (4,95 persen), Aceh (4,66 persen), Sumatera Barat (4,52 persen), Sulawesi Tengah (3,92 persen), dan Jambi (3,71 persen). Adapun provinsi dengan inflasi terendah adalah Papua (0,53 persen), Maluku Utara (1,18 persen), Lampung (1,20 persen), Papua Barat Daya (1,36 persen), Papua Barat (1,42 persen), dan Sulawesi Utara (1,48 persen).
Pada tingkat kabupaten, inflasi tertinggi terjadi di Kerinci (6,70 persen), Tolitoli (6,69 persen), Pasaman Barat (6,67 persen), Deli Serdang (6,24 persen), dan Indragiri Hilir (6,14 persen). Sementara di tingkat kota, inflasi tertinggi berada di Padangsidimpuan (5,71 persen), Gunungsitoli (5,22 persen), Pematangsiantar (5,10 persen), Pekanbaru (5,01 persen), dan Dumai (4,94 persen).
Acara tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto, Direktur Jenderal Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Telisa Aulia Falianty. (V24/M.Rambe)
