VIRAL24.CO.ID – JAKARTA – Gelombang desakan pemberantasan korupsi di Sumatera Utara kembali mencuat, Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) menggelar aksi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mabes Polri, Kamis (2/10/2025).
Mereka menuntut aparat penegak hukum segera menindak sejumlah nama besar yang disebut terlibat dalam dugaan praktik korupsi berjamaah di Sumut.
Tokoh yang disorot dalam aksi ini antara lain Gubernur Sumut Bobby Nasution, Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Muryanto Amin, pejabat Labura Suaib, Ketua DPD PAN Sumut Syah Affandin alias Ondim, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat Amril.
KAMAK mendesak KPK segera memanggil Sekda Langkat Amril. Massa menyoroti harta kekayaan Amril dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diduga melonjak tajam tanpa penjelasan.
“Kami curiga ada kejanggalan dalam laporan LHKPN Amril. KPK harus memeriksa asal-usul kekayaannya. Jangan sampai jabatan digunakan sebagai mesin akumulasi harta,” tegas Koordinator Aksi, Azmi Hadli.
Nama Bobby Nasution juga masuk dalam daftar desakan. Menantu Presiden Jokowi itu disebut terkait proyek infrastruktur Kota Medan yang sarat dugaan monopoli dan mark-up. Laporan publik ke KPK pada 2023 terkait tender revitalisasi pasar dan jalan, hingga kini belum jelas tindak lanjutnya.
Rektor USU, Muryanto Amin, dituding bermasalah dalam pengelolaan aset kampus serta proyek pembangunan gedung. Dugaan gratifikasi dan konflik kepentingan dalam tender juga sempat dilaporkan, namun kasus itu seolah hilang dari perhatian publik.
Di Labuhanbatu Utara, nama Suaib disebut dalam dugaan korupsi anggaran Dinas P2KB yang merugikan negara Rp1,6 miliar. Laporan masyarakat sejak 2021 hingga 2023 dinilai jalan di tempat.
Syah Affandin alias Ondim, Ketua DPD PAN Sumut sekaligus mantan Bupati Langkat, juga disorot. Ia diduga terlibat dalam kasus seleksi PPPK 2023 dan sejumlah proyek bermasalah saat menjabat Plt Bupati.
“Kami minta KPK dan Mabes Polri segera memeriksa Ondim. Kami juga mendesak DPP PAN mencopotnya dari jabatan Ketua DPD. Partai jangan jadi tameng pelindung koruptor,” ujar Azmi.
Aksi KAMAK menegaskan tuntutan agar penegakan hukum tidak tebang pilih. Bobby, Muryanto, Suaib, Ondim, dan Amril tidak boleh kebal hukum. Rakyat menanti bukti bahwa hukum di negeri ini tidak hanya tajam ke bawah, tapi juga berani ke atas, pungkas Azmi.
Aksi yang berlangsung sejak siang hingga sore itu dijaga ketat aparat keamanan. Massa membawa poster bertuliskan “Tangkap Koruptor Elit Sumut” dan berjanji akan terus mengawal kasus ini. (V24/M.Rambe)
