VIRAL24.CO.ID – SIMALUNGUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI atas pengelolaan dan realisasi Tambahan Keuangan Daerah (TKD) Tambahan Tahun Anggaran 2026. Apresiasi tersebut disampaikan saat Tim Monitoring Kemendagri melakukan kunjungan kerja dan pemantauan pelaksanaan penggunaan dana TKD di Kabupaten Simalungun.
Rombongan Tim Monitoring disambut Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih didampingi Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora bersama jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Kamis (16/7/2026).
Tim dipimpin Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Dr. Kartorius Sinaga, didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Dr. Drs. Horas Mourist Panjaitan serta Asisten Kemendagri sekaligus Kasubdit Anggaran Keuangan Daerah Wilayah I Fernando H. Siagian, S.STP., M.Si.
Dalam kesempatan tersebut dijelaskan, Kabupaten Simalungun menerima alokasi TKD Tambahan sebesar Rp412,93 miliar yang difokuskan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, dan pertanian. Hingga 15 Juli 2026, realisasi belanja daerah mencapai 40,97 persen, sedangkan realisasi penggunaan TKD tercatat sebesar Rp77,81 miliar atau 18,84 persen.
Pemerintah daerah menyampaikan bahwa salah satu kendala percepatan realisasi anggaran berasal dari penyesuaian Standar Satuan Harga (SSH) akibat kenaikan harga berbagai kebutuhan pembangunan.
Selain itu, Pemkab Simalungun juga telah menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/3691/SJ dengan menyalurkan bantuan keuangan sebesar Rp30 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagai bentuk dukungan bagi daerah terdampak bencana.
Penggunaan dana TKD diarahkan untuk rehabilitasi 23 puskesmas dan tiga rumah sakit daerah, pengadaan peralatan kesehatan dan obat-obatan, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pembangunan infrastruktur pertanian, pengadaan alat dan mesin pertanian, revitalisasi pasar, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penataan potensi pajak dan digitalisasi sistem pembayaran.
Pemerintah juga memprioritaskan perbaikan infrastruktur mengingat sepanjang 910,24 kilometer atau sekitar 50,46 persen dari total 1.803,78 kilometer jalan kabupaten masih dalam kondisi rusak berat. Selain itu, sebanyak 158 daerah irigasi dengan luas layanan 31.363 hektare juga mengalami tingkat kerusakan mencapai 55,38 persen.
Di sisi lain, Pemkab Simalungun juga terus mempersiapkan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 melalui penyampaian Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) kepada DPRD serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) kepada Gubernur Sumatera Utara.
Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Dr. Kartorius Sinaga mengatakan kunjungan tersebut bertujuan memberikan asistensi dan fasilitasi agar pengelolaan TKD Tambahan berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi Bupati beserta jajaran yang bergerak cepat menindaklanjuti penggunaan TKD sesuai regulasi. Program yang disusun sangat baik, mulai dari pembangunan jalan, irigasi hingga peningkatan layanan kesehatan yang manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat,” ujar Kartorius.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Anton Achmad Saragih menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI dan Menteri Dalam Negeri atas alokasi tambahan TKD Tahun Anggaran 2026. Ia juga mengapresiasi arahan dan masukan Tim Monitoring Kemendagri yang dinilai menjadi bahan evaluasi penting dalam mempercepat realisasi anggaran.
“Kami akan terus mempercepat realisasi program sekaligus menyiapkan langkah mitigasi menghadapi potensi dampak El Nino. Masukan dari Tim Kemendagri menjadi bekal penting agar penggunaan anggaran semakin optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Anton. (V24/RT)
