VIRAL24.CO.ID – JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi bantuan sosial sebagai langkah strategis pemerintah untuk memastikan penyaluran bantuan semakin tepat sasaran, efektif, dan efisien. Penegasan itu disampaikan dalam acara Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial Tingkat Nasional yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (4/12/2025). Tito menekankan bahwa perlindungan kepada kelompok rentan, masyarakat miskin, dan warga terlantar merupakan amanat konstitusi sekaligus tanggung jawab negara.
Dalam paparannya, Mendagri menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah menetapkan urusan sosial sebagai salah satu dari enam urusan wajib pelayanan dasar yang harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Selama ini, pemerintah pusat dan daerah telah menyalurkan berbagai skema bantuan sosial. Namun, menurutnya, sejumlah kendala teknis masih kerap menghambat efektivitas penyaluran, mulai dari ketidaktepatan sasaran hingga dinamika data penerima yang berubah dari waktu ke waktu.
Tito mencontohkan berbagai penyimpangan data yang selama ini ditemukan di lapangan, seperti penerima yang telah berpindah alamat tetapi masih terdaftar di daerah asal, warga yang status ekonominya membaik namun belum terhapus dari daftar bantuan, hingga penerima yang telah meninggal dunia tetapi masih tercatat aktif. “Ada yang tadinya nganggur kemudian sekarang sudah menjadi anggota TNI, Polri, ASN. Ada yang pindah rumah tetapi datanya tetap, ini yang harus dibenahi,” ujarnya.
Karena itu, Presiden Prabowo Subianto menugaskan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan untuk mempercepat pemerataan digitalisasi bantuan sosial. Salah satu momentum penting dalam upaya tersebut adalah peluncuran pilot project digitalisasi bansos di Kabupaten Banyuwangi yang dinilai sukses dan menjadi model bagi daerah lain. Program ini melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, termasuk Ditjen Dukcapil.
Mendagri menerangkan bahwa Ditjen Dukcapil telah merekam 99 persen penduduk Indonesia dengan data biometrik lengkap, mulai dari sidik jari, iris mata hingga pengenalan wajah. Teknologi biometrik ini memastikan tidak adanya penerima ganda sekaligus memperkuat validitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang disusun Bappenas bersama BPS dan berbagai kementerian lainnya. “Digitalisasi membuat bansos lebih efektif, tepat sasaran, dan efisien,” tegasnya.
Data DTSEN kini telah dimanfaatkan sebagai basis utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program bantuan sosial berbasis digital. Dengan sistem ini, pemerintah berharap proses verifikasi penerima dapat dilakukan secara otomatis, presisi, dan real time sehingga mengurangi potensi penyimpangan serta mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Acara sosialisasi tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, MenPANRB Rini Widyantini, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, serta pejabat lintas lembaga lainnya. Pemerintah berharap kolaborasi nasional ini mampu mempercepat transformasi digital di bidang perlindungan sosial, sekaligus menguatkan layanan negara bagi masyarakat paling membutuhkan. (V24/M.Rambe)
