VIRAL24.CO.ID – JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat kolaborasi dalam mengoptimalkan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pemda didorong menyelesaikan berbagai tantangan di lapangan agar pendataan lahan dan pembangunan KDKMP dapat dipercepat.
“Catatan untuk kepala daerah, untuk memenuhi target hingga akhir tahun dan awal tahun depan, sinergi antara pemerintahan daerah dan Kodim harus lebih ditingkatkan lagi,” ujar Bima dalam Rapat Evaluasi Percepatan Pembangunan KDKMP yang digelar secara hybrid dari Ruang Rapat Paripurna Gedung Pimpinan, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (25/11/2025). Rapat dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto dan dihadiri sejumlah anggota Kabinet Merah Putih.
Bima mengapresiasi sinergi yang telah terbangun sehingga pendataan lahan KDKMP berlangsung cepat. Namun, ia menyoroti sejumlah persoalan yang memerlukan koordinasi lebih lanjut, terutama terkait pendataan alas hak lahan. Ia meminta kepala daerah segera melakukan klarifikasi jika lahan yang diusulkan merupakan aset kementerian, lembaga (K/L), atau BUMN.
“Nanti kami fasilitasi berkomunikasi dengan K/L, karena banyak lahan yang memenuhi syarat tetapi asetnya masih tercatat sebagai milik kementerian/lembaga atau BUMN,” jelasnya.
Terkait kondisi lahan, Bima menegaskan bahwa lahan yang memerlukan penanganan teknis masih dapat diusulkan asalkan Pemda dan Forkopimda mampu menanganinya. Namun, jika lahan tergolong berat atau tidak layak, Pemda tidak perlu memasukkan usulan.
Ia juga menjelaskan, penggabungan dua desa dimungkinkan apabila salah satu desa tidak memiliki lahan atau jumlah penduduk memadai. Karena itu, ia mendorong kepala daerah memastikan Satgas KDKMP di wilayah masing-masing bersinergi dengan Kodim dan Babinsa agar proses klarifikasi dan pengecekan lapangan berjalan cepat.
“Banyak yang membutuhkan tindak lanjut terkait alas hak. Segera koordinasikan apabila aset tersebut bukan milik pemerintah desa, kota, atau kabupaten,” katanya.
Bima turut menyoroti persoalan lahan KDKMP di wilayah perkotaan. Menurutnya, sejumlah lokasi yang terdata perlu dipastikan statusnya apakah termasuk fasilitas umum (fasum) atau fasilitas sosial (fasos). Karena itu, Pemda harus berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN setempat.
“Kami mengunjungi beberapa titik yang ideal di kota-kota, tetapi masih masuk kategori fasum atau fasos. Hal ini perlu disosialisasikan kepada warga agar dapat diproses dan diusulkan sebagai lahan Kopdes,” tegasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota. Para Dandim, Babinsa, kepala daerah, dan pejabat terkait lainnya mengikuti rapat secara virtual. (V24/M.Rambe)
