VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi yang ke-12 kalinya secara berturut-turut diraih Kabupaten Tapanuli Utara.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, kepada Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat di Kantor BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Medan, Jumat (29/5/2026).
Penyerahan LHP turut disaksikan Ketua DPRD Tapanuli Utara Arifin Rudi Nababan, Sekretaris Daerah Henry M.M. Sitompul, Inspektur Daerah Manapang Simamora, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Josua Hutabarat.
Dalam sambutannya, Bupati Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, khususnya tim pemeriksa yang telah melaksanakan audit terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
“Kami bersyukur atas capaian opini WTP ke-12 secara berturut-turut ini. Raihan ini akan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bupati.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara per 31 Desember 2025 dinilai telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Penilaian tersebut mencakup laporan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, serta laporan perubahan ekuitas.
Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara Paula Henry Simatupang menjelaskan, opini WTP diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap empat aspek utama.
“Penilaian dilakukan berdasarkan kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern, serta kecukupan pengungkapan informasi,” kata Paula.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut menjadi indikator konsistensi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pemkab Tapanuli Utara menyatakan akan terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan pemerintahan guna mendukung percepatan pembangunan serta pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat. (TD)
