VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan target pembangunan 255 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Medan tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Hal tersebut disampaikan Rico Waas saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengenai Kemitraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Pelaku Usaha Potensial di Kota Medan yang berlangsung di Gedung PKK Kota Medan, Jumat (29/5/2026).
Menurut Rico Waas, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan sehat bagi anak-anak sekolah, tetapi juga menjadi instrumen penggerak ekonomi kerakyatan melalui ekosistem SPPG.
“Kita ingin anak-anak mendapatkan gizi yang standar dan merata. Namun, pembangunan gizi ini memiliki dapur yang membutuhkan pasokan bahan pangan dari pelaku usaha di sekitar. Di situlah ekosistem ekonomi lokal kita bangun,” katanya.
Ia menjelaskan, program tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 700 ribu anak di 21 kecamatan di Kota Medan. Untuk mendukung target tersebut, Pemko Medan menargetkan pembangunan 255 SPPG.
“Di Kota Medan ditargetkan berdiri 255 SPPG untuk melayani sekitar 700.000 anak. Alhamdulillah saat ini sudah aktif 235 SPPG,” ujarnya.
Selain mendukung pemenuhan gizi anak, Rico Waas mengatakan setiap SPPG diproyeksikan mampu menyerap 47 hingga 50 tenaga kerja lokal yang diprioritaskan bagi masyarakat rentan dalam kategori Desil 1 dan Desil 2.
“Kami berharap masyarakat di sekitar lokasi SPPG menjadi prioritas untuk dipekerjakan. Dari yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan, kini dapat memperoleh penghasilan tetap,” katanya di hadapan ratusan pengelola SPPG dan pelaku usaha yang hadir.
Rico Waas juga mendorong agar setiap dapur SPPG memprioritaskan pembelian bahan baku dari pelaku usaha di sekitarnya, mulai dari pedagang pasar, petani urban farming, peternak hingga pengrajin lokal.
Ia mencontohkan, warga yang memiliki usaha budidaya ikan lele atau nila dapat menjadi pemasok bahan pangan bagi SPPG sehingga manfaat ekonomi program tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, kebutuhan bahan pangan untuk program MBG sangat besar. Kebutuhan beras saja diperkirakan mencapai 183 ton per minggu, sementara kebutuhan daging ayam mencapai 21 ton per minggu.
“Yang cukup tinggi itu kebutuhan tempe dan tahu. Saya ingin mereka diberikan akses untuk menyuplai kebutuhan SPPG. Kita ingin mendengar para pedagang kecil di pasar tersenyum karena setiap hari ada yang membeli dagangannya,” ujarnya.
Meski berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat, Rico Waas mengingatkan agar seluruh pihak tetap mewaspadai risiko inflasi akibat meningkatnya permintaan bahan pangan.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Kota Medan, Bank Indonesia, dan Badan Gizi Nasional menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang komprehensif dari hulu hingga hilir guna memastikan distribusi dan transaksi berjalan lancar tanpa mengganggu stabilitas harga pasar.
“Kita ingin melihat masa depan Indonesia melalui anak-anak yang sehat, cerdas, dan mendapatkan fasilitas terbaik. Jika pengusaha kecil memperoleh pendapatan yang baik dan anak-anak tumbuh sehat, ekonomi kita akan semakin kuat dan stabil,” tuturnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Didit Widiana, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional Tengku Syahdana, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan. (Vin)
