VIRAL24.CO.ID – JAKARTA – Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Re-LUN), Teuku Yudhistira, mengkritik kinerja PT PLN (Persero) di tengah krisis kelistrikan yang disebut terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan Pulau Jawa.
Menurut Yudhistira, persoalan kelistrikan saat ini tidak semata-mata disebabkan oleh menipisnya stok batu bara, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas pembangkit dan kebijakan investasi selama beberapa tahun terakhir.
“Berdasarkan pengamatan kami, selama masa kepemimpinan Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama PLN, tidak ada pembangunan pembangkit baru yang dimulai untuk memperkuat sistem kelistrikan nasional,” kata Yudhistira saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (11/6/2026).
Ia menilai kondisi tersebut berkontribusi terhadap terjadinya defisit kapasitas pembangkit yang selama ini menjadi penopang pasokan listrik. Selain itu, menurutnya, persoalan tata kelola, termasuk pengaturan jadwal pemeliharaan pembangkit, juga turut memengaruhi keandalan sistem kelistrikan.
Yudhistira juga menyoroti penjelasan PLN terkait gangguan pasokan listrik yang disebut berasal dari masalah pada PLTGU Jawa 1. Menurutnya, penjelasan tersebut tidak cukup menggambarkan akar persoalan yang terjadi.
Ia berpendapat PLN selama ini lebih banyak mengandalkan solusi jangka pendek melalui penggunaan pembangkit sewa yang dinilai memiliki biaya operasional tinggi, terutama di tengah kenaikan harga minyak dunia.
Selain itu, Yudhistira mempertanyakan realisasi sejumlah rencana investasi pembangkit yang dinilai belum berjalan optimal. Menurutnya, pertumbuhan jumlah pelanggan listrik yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional seharusnya diimbangi dengan penambahan kapasitas pembangkit dan penguatan infrastruktur kelistrikan.
“Jika keputusan investasi berjalan lambat, maka akan berdampak pada kemampuan sistem dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dan sektor industri,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Yudhistira juga mengkritik strategi komunikasi PLN yang dinilai kurang transparan dalam menyampaikan kondisi kelistrikan kepada masyarakat.
Menurutnya, selama terjadi pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah, PLN lebih sering menggunakan istilah “gangguan” dan “pemeliharaan” tanpa memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai penyebab utama yang terjadi.
“Publik berhak memperoleh informasi yang jujur dan komprehensif. Masyarakat perlu mengetahui penyebab, langkah penanganan, serta perkiraan waktu penyelesaian masalah yang terjadi,” katanya.
Ia menilai keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang harus dijalankan oleh perusahaan negara. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai kondisi pasokan listrik, kapasitas sistem, serta langkah-langkah yang sedang dilakukan untuk mengatasi gangguan yang terjadi.
Yudhistira juga meminta jajaran manajemen PLN, termasuk pihak yang bertanggung jawab pada sektor distribusi, untuk memberikan penjelasan yang lebih terbuka kepada masyarakat terkait kondisi kelistrikan nasional. (V24/M.Rambe)
