VIRAL24 – MEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Medan diminta memastikan penggunaan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp565,35 miliar pada 2026 tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Anggaran tersebut harus diarahkan untuk mendukung pembangunan, mempercepat pemulihan ekonomi pascabencana, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Penegasan itu disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melalui sambutan tertulis yang dibacakan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fachrurrazi dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penggunaan Tambahan TKD Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan, Rabu (18/11/2026).
Rico menjelaskan, tambahan TKD tersebut dialokasikan untuk mendukung percepatan pemulihan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan, perbaikan pelayanan publik, serta pemulihan kondisi sosial ekonomi setelah bencana yang terjadi pada 2025.
Pemko Medan telah mendistribusikan anggaran itu kepada 34 perangkat daerah, termasuk kecamatan, sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan kebutuhan program masing-masing. Selain itu, Pemko Medan juga telah menyalurkan bantuan sebesar Rp50 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sesuai arahan Menteri Dalam Negeri.
Menurut Rico, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak cukup diukur dari tingkat penyerapan. Lebih penting, setiap rupiah yang dibelanjakan harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah memperhatikan ketepatan sasaran, urgensi kebutuhan, kualitas pelaksanaan, serta hasil dan dampak program yang dibiayai melalui tambahan TKD.
Rico juga menekankan lima aspek utama dalam pengelolaan anggaran tersebut. Pertama, perencanaan dan penganggaran harus berdasarkan kebutuhan yang jelas, skala prioritas, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kedua, pelaksanaan kegiatan harus sesuai jadwal dan target tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan, efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, serta aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Ketiga, transparansi dan akuntabilitas harus dijaga melalui kelengkapan dokumen perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) juga diminta dilakukan secara konsisten.
Keempat, pengawasan dan pengendalian harus diperkuat. Rico meminta Inspektorat Kota Medan melakukan pendampingan serta pengawasan berbasis risiko sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Upaya pencegahan penyimpangan, termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme, harus menjadi perhatian utama.
Kelima, setiap program harus memberikan hasil dan manfaat pembangunan, terutama dalam peningkatan kualitas infrastruktur, pemulihan ekonomi, pengurangan risiko bencana, serta perbaikan pelayanan publik.
Rapat monev tersebut turut dihadiri Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Panjaitan, Kepala Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I Fernando Hasudungan Siagian, serta Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kemendagri Muhammad Dimiyati.
Hadir secara daring Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Inspektur Jenderal Kemendagri Irjen Pol Wahyu Bintono Hari Bawono, serta Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga. Kegiatan ini juga diikuti pimpinan perangkat daerah dan camat se-Kota Medan.
Rico berharap melalui evaluasi tersebut, Pemko Medan memperoleh masukan dan rekomendasi konstruktif dari Kemendagri untuk meningkatkan kualitas pengelolaan tambahan TKD.
Ia juga meminta seluruh pimpinan perangkat daerah bersikap terbuka, kooperatif, dan responsif selama proses evaluasi, termasuk menyampaikan berbagai kendala agar dapat memperoleh arahan teknis.
Rico mengingatkan bahwa tambahan dukungan fiskal dari pemerintah pusat merupakan amanah yang harus dikelola dengan integritas dan tanggung jawab, sehingga benar-benar memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (V24/ART/RT)






