VIRAL24.CO.ID – KISARAN – Pemerintah Kabupaten Batu Bara menggelar sosialisasi penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026 yang dirangkaikan dengan monitoring dan evaluasi tertib administrasi serta kepatuhan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Kegiatan tersebut berlangsung pada 7–8 April 2026 di Aula Kantor Bupati Batu Bara Lama, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 164, Kelurahan Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh.
Sosialisasi ini bertujuan memperkuat pemahaman pemerintah desa dalam menyusun APBDesa yang tertib, transparan, dan akuntabel. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong peningkatan kepatuhan aparatur desa terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Inspektur Daerah Kabupaten Batu Bara, para camat se-Kabupaten Batu Bara, Kasi PMD dan Sosial Budaya kecamatan, kepala desa, operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), serta perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batu Bara Indrapura dan Cabang Kisaran.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini juga menyoroti adanya tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan dari sejumlah desa yang belum diselesaikan hingga Desember 2025. Pemerintah daerah mendorong percepatan penyelesaian tunggakan tersebut agar perlindungan bagi kepala desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat berjalan optimal.
Pemkab Batu Bara juga berencana mendaftarkan seluruh aparatur desa sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2026 melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Materi sosialisasi disampaikan oleh Account Representative BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batu Bara Indrapura, Hafiz Yazid, yang menegaskan pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi aparatur desa dari berbagai risiko kerja.
Dalam hal ini, petugas pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kisaran, Desmon Pasaribu, menekankan pentingnya kepatuhan dalam pembayaran iuran agar manfaat jaminan sosial dapat dirasakan secara optimal.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kisaran, Ferina Burhan, menyatakan kesiapan pihaknya dalam mendukung upaya pemerintah daerah meningkatkan kepatuhan desa terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan. Ia menyebut, perlindungan bagi aparatur desa merupakan bagian penting dalam menciptakan rasa aman dan meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, Jumat (10/4/2026).
“Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan, kami optimistis seluruh aparatur desa di Kabupaten Batu Bara dapat terlindungi secara menyeluruh. Kami juga mendorong agar seluruh desa segera menyelesaikan kewajiban iuran yang masih tertunggak, sehingga manfaat program dapat dirasakan tanpa kendala,” ujar Ferina.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Batu Bara berharap seluruh desa semakin tertib administrasi, patuh terhadap program jaminan sosial, serta mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang berkelanjutan. (RE)
