VIRAL24.CO.ID – KISARAN – Pemerintah Kabupaten Asahan menegaskan komitmennya dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., saat membacakan penjelasan Pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2026, pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Asahan yang digelar di Aula DPRD setempat, Senin (27/10/2025).
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Asahan, H. Irwansyah Pane, M.K.M., dan dihadiri oleh pimpinan serta anggota DPRD, para asisten, kepala perangkat daerah, staf ahli Bupati, camat se-Kabupaten Asahan, dan tamu undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati Rianto menegaskan bahwa arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2026 difokuskan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah, dengan tetap memperhatikan kebijakan nasional yang memberikan keringanan bagi masyarakat.
“Kebijakan fiskal kita harus adaptif, berkeadilan, dan berpihak kepada masyarakat. Pendapatan daerah harus dikelola secara bijak sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Rianto.
Ia juga menekankan pentingnya efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran agar setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Menanggapi pandangan umum fraksi DPRD, Pemerintah Kabupaten Asahan menetapkan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagai tiga sektor prioritas utama dalam pelaksanaan APBD 2026.
Di bidang pendidikan, pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi ruang belajar rusak berat akan dilakukan berdasarkan skala kebutuhan sekolah. Selain itu, pengangkatan PPPK tenaga guru juga menjadi langkah strategis untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik di sejumlah wilayah.
Untuk bidang kesehatan, Pemkab Asahan terus memperkuat dukungan terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta memperluas kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap memperoleh layanan kesehatan dasar yang layak dan merata di seluruh puskesmas.
Dalam sektor infrastruktur dan ekonomi kerakyatan, Pemerintah Kabupaten Asahan tetap melanjutkan pembangunan meskipun terjadi penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat seiring kebijakan efisiensi nasional berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Fokus pembangunan diarahkan pada perbaikan ruas jalan strategis yang menunjang konektivitas antarwilayah dan aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara di bidang ekonomi, Pemkab Asahan menggencarkan program pasar murah, pembinaan UMKM, Koperasi Merah Putih, serta penguatan ekonomi berbasis gotong royong untuk menjaga daya beli, menekan inflasi, dan memperkuat ketahanan pangan desa.
Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan Buku Nota Keuangan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Kabupaten Asahan untuk dibahas lebih lanjut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) secara komprehensif.
Dengan arah kebijakan yang terukur dan kolaboratif antara eksekutif dan legislatif, Pemkab Asahan menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. (RE)
