VIRAL24.CO.ID – YOGYAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dengan dukungan Pemerintah Jepang, memperkuat kerja sama regional dan internasional untuk mengantisipasi kejahatan serta penyalahgunaan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (AKD-AK).
Komitmen tersebut mengemuka dalam 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting yang digelar OJK di Yogyakarta pada 18–20 November 2026. Forum tersebut dibuka Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, bersama Cybercrime Programme Officer UNODC, Himal Ojha, Rabu (18/11/2026).
Pertemuan ini menjadi wadah bagi regulator, aparat penegak hukum, lembaga terkait, organisasi internasional, dan pelaku industri jasa keuangan dari berbagai negara untuk bertukar informasi, meningkatkan kapasitas penanganan kejahatan keuangan digital, serta memperkuat koordinasi menghadapi risiko yang terus berkembang.
Dalam sambutannya, Adi Budiarso mengatakan perkembangan teknologi keuangan, khususnya AKD-AK, telah membuka peluang baru bagi pengembangan sektor keuangan. Namun, kemajuan tersebut juga menghadirkan risiko penyalahgunaan teknologi untuk aktivitas ilegal yang semakin kompleks dan melintasi batas yurisdiksi.
“Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi domestik dan internasional yang erat, mengingat perusahaan, platform, aset, dan korban dapat berada di berbagai yurisdiksi. Pertukaran informasi dan koordinasi lintas negara menjadi sangat penting untuk memperkuat efektivitas penanganan kejahatan keuangan digital,” kata Adi.
Ia menjelaskan, pesatnya perkembangan industri aset digital, kemudahan transaksi lintas negara, serta perbedaan regulasi dan kesiapan pengawasan antarnegara menjadi tantangan tersendiri. Salah satunya terlihat dari penerapan Financial Action Task Force (FATF) Travel Rule yang belum merata, sehingga informasi identitas pengirim dan penerima dalam transaksi aset digital lintas negara belum tersedia secara menyeluruh.
Karena itu, Adi menekankan perlunya integrasi informasi keuangan, keamanan siber, pengaduan konsumen, aset virtual, dan penegakan hukum. Upaya tersebut perlu didukung mekanisme pertukaran informasi yang lebih cepat serta pemanfaatan teknologi untuk menelusuri transaksi digital.
Perkuat Kolaborasi Regional dan Internasional
Forum tersebut diikuti perwakilan sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk Singapura, serta melibatkan lembaga dan institusi dari Jepang dan Amerika Serikat.
Sejumlah otoritas pengawas sektor keuangan yang berpartisipasi antara lain Securities Commission Malaysia, Securities and Exchange Commission Philippines, Securities and Exchange Commission Thailand, Securities and Exchange Regulator of Cambodia, serta Bank of the Lao People’s Democratic Republic.
Kegiatan ini juga melibatkan aparat penegak hukum, organisasi internasional seperti INTERPOL, akademisi, asosiasi industri, serta perusahaan yang bergerak di bidang analisis dan pemantauan transaksi berbasis teknologi blockchain.
Dalam pertemuan tersebut, para delegasi membahas sejumlah isu strategis, mulai dari perkembangan kejahatan siber dan penyalahgunaan aset virtual, penipuan berbasis kecerdasan artifisial (AI-enabled fraud), pencucian uang melalui aset kripto, pengawasan stablecoin, hingga implementasi FATF Travel Rule.
Pembahasan turut mencakup tantangan investigasi dan penelusuran aset digital lintas negara, perkembangan regulasi masing-masing negara, pertukaran informasi dengan sektor swasta, serta studi kasus penegakan hukum. Para peserta juga mengikuti diskusi kelompok untuk merumuskan rekomendasi praktis dalam memperkuat kerja sama regional.
Melalui forum ini, OJK dan UNODC diharapkan dapat meningkatkan efektivitas koordinasi antarotoritas, memperkuat kapasitas pengawasan dan penegakan hukum, serta mengembangkan mekanisme pertukaran informasi yang lebih responsif dalam menghadapi kejahatan keuangan digital.
Penyelenggaraan pertemuan tersebut sekaligus menegaskan komitmen OJK untuk terus memperkuat kerja sama regional dan internasional guna mendukung pertumbuhan industri AKD-AK yang inovatif dan berintegritas, dengan tetap mengedepankan pelindungan konsumen serta stabilitas sistem keuangan. (V24/RT)






