VIRAL24.CO.ID – JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mewaspadai kenaikan harga pangan, khususnya komoditas primer, yang berpotensi memicu inflasi.
Hal ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Senin (11/8/2025). Rakor ini juga dirangkaikan dengan pembahasan percepatan pertumbuhan ekonomi, evaluasi dukungan Pemda pada Program 3 Juta Rumah, sosialisasi pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS), dan fasilitasi sertifikasi halal 2025.
Mendagri memaparkan, inflasi nasional pada Juli 2025 tercatat 2,37 persen (year on year), dengan inflasi bulanan 0,3 persen. Angka tersebut naik dari bulan sebelumnya yang sebesar 1,87 persen, namun masih berada dalam kisaran ideal 1,5–3,5 persen.
Kenaikan inflasi terutama dipengaruhi kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi 3,75 persen, dengan andil terbesar 1,08 persen. Komoditas yang menjadi perhatian antara lain beras, bawang merah, cabai merah, dan telur ayam ras. “Kita harus hati-hati, makanan dan minuman menyumbang kenaikan inflasi cukup signifikan,” tegas Tito.
Ia menambahkan, Kemendagri memiliki desk khusus yang memantau pengendalian inflasi daerah melalui inspektorat. Sejumlah daerah telah mengambil langkah, namun ada pula yang belum. “Kalau belum dilakukan apa-apa, kita akan turun ke sana,” ujarnya.
Selain inflasi, Mendagri menyoroti pertumbuhan ekonomi sebagai indikator utama kemajuan daerah. Provinsi Maluku Utara mencatat pertumbuhan tertinggi 32 persen, diikuti Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, dan Bali. Sebaliknya, Papua Tengah, NTB, dan Papua Barat mengalami pertumbuhan negatif.
Di tingkat kabupaten, pertumbuhan tertinggi terjadi di Penajam Paser Utara, Teluk Bintuni, dan Halmahera Selatan. Daerah dengan pertumbuhan negatif antara lain Kota Bontang (-2,51 persen), Kota Pangkal Pinang (-2,3 persen), Kepulauan Anambas (-5,67 persen), dan Natuna (-3,57 persen).
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Kemendagri merumuskan sembilan langkah yang dapat diadopsi Pemda, yang pelaksanaannya dilaporkan melalui laman kendaliekonomi.kemendagri.go.id. “Ada daerah yang sudah melapor, ada yang belum. Tujuannya supaya rekan-rekan di lapangan segera mengerjakan sembilan langkah tersebut,” kata Tito.
Rakor dihadiri Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Wakil Kepala BSSN Rachmad Wibowo, Plt. Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan KSP Edy Priyono, Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas Nita Yulianis, serta pejabat terkait lainnya. (V24/M.Rambe)
