Kemenko PMK Tinjau Percepatan Pemulihan Pascabencana di Taput

VIRAL24.CO.ID – TAPANULI UTARA – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, terutama dalam pemulihan perumahan, infrastruktur, pelayanan dasar, serta kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.

Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemulihan Pascabencana bersama Tim Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI di Kantor Bupati Tapanuli Utara, Senin (16/11/2026).

Rapat dipimpin Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., dan dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Dr. Lilik Kurniawan, S.T., M.Si., bersama jajaran, staf ahli, tim pakar, serta tim teknis Kemenko PMK.

Dalam sambutannya, Deni mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi Tapanuli Utara. Menurutnya, kehadiran tim Kemenko PMK menjadi bagian penting untuk memastikan proses pemulihan berjalan terkoordinasi, terarah, dan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.

Ia menegaskan, pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut pembangunan kembali fasilitas yang rusak, tetapi juga pemulihan kehidupan sosial, aktivitas ekonomi, dan keberlangsungan pelayanan dasar masyarakat.

“Pemulihan pascabencana membutuhkan kerja bersama, koordinasi lintas sektor, serta dukungan semua pihak. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah percepatan agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal,” ujar Deni.

Dalam rapat tersebut, Pemkab Tapanuli Utara menyampaikan sejumlah prioritas penanganan, meliputi pemulihan sektor perumahan dan permukiman, rehabilitasi infrastruktur dan fasilitas pelayanan dasar, pemulihan sosial ekonomi masyarakat, serta penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Deni menjelaskan, penanganan berbagai kebutuhan tersebut membutuhkan dukungan pemerintah pusat karena keterbatasan kemampuan fiskal dan kewenangan pemerintah daerah. Karena itu, Kemenko PMK diharapkan dapat memfasilitasi koordinasi antarkementerian dan lembaga agar usulan serta kebutuhan daerah dapat ditindaklanjuti secara konkret.

Melalui forum monitoring dan evaluasi tersebut, Pemkab Taput juga berharap memperoleh arahan strategis, pendampingan teknis, dan rekomendasi dari tim pakar agar program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif, tepat sasaran, serta berkelanjutan.

Pemkab Tapanuli Utara menyatakan kesiapan untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mempercepat seluruh tahapan pemulihan. Upaya tersebut diarahkan pada prinsip Build Back Better, Safer and Sustainable, yakni membangun kembali wilayah terdampak dengan kondisi yang lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan. (TD)

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *