VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Ihwan Ritonga, membantah isu yang menyebut terganggunya distribusi bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Sumatera Utara disebabkan aksi mogok sopir truk tangki. Menurutnya, hingga saat ini DPRD Sumut tidak pernah menerima informasi resmi mengenai adanya aksi mogok tersebut.
“Yang pertama, kita tidak pernah mendengar bahwa ada sopir mogok. Itu tidak benar. Yang kita minta adalah ketegasan dari pimpinan Pertamina, khususnya di Sumatera Utara, terkait ketersediaan pasokan BBM. Jangan sampai masyarakat dibuat panik karena informasi yang tidak jelas,” kata Ihwan kepada wartawan, Jumat (17/7/2026).
Ia menegaskan, persoalan utama yang harus dijelaskan kepada masyarakat adalah kepastian pasokan dan kelancaran distribusi BBM yang menjadi tanggung jawab Pertamina. Menurutnya, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas agar tidak timbul kepanikan akibat isu yang belum terverifikasi.
Ihwan mengaku telah berkomunikasi langsung dengan pimpinan Pertamina Sumatera Utara. Dalam komunikasi tersebut, Pertamina mengakui terdapat kendala yang menyebabkan distribusi BBM terganggu. Namun, ia menilai penjelasan tersebut belum memberikan kepastian kepada masyarakat.
“Kita minta pertanggungjawaban dan jaminan bahwa pasokan tersedia. Jangan memberikan jawaban yang tidak mendasar dan tidak jelas. Kalau memang pimpinan Pertamina di Sumatera Utara tidak mampu menjelaskan persoalan ini, saya akan meminta kepada direksi Pertamina agar melakukan evaluasi. Jangan masyarakat yang menjadi korban,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan mengapa persoalan distribusi BBM hanya terjadi di Sumatera Utara, sementara di sejumlah daerah lain kondisi pasokan tetap normal. Menurut Ihwan, persoalan tersebut sudah berlangsung selama hampir dua pekan sehingga perlu segera diselesaikan.
“Saya baru pulang dari Jakarta dan Semarang, tidak ada masalah BBM di sana. Kenapa hanya Sumatera Utara yang bermasalah? Ini sudah memasuki minggu kedua. Artinya ada yang harus dibenahi secara serius,” ujarnya.
Terkait informasi yang berkembang mengenai sopir truk tangki, Ihwan menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan yang diterimanya, Pertamina sedang melakukan evaluasi terhadap sejumlah pengemudi yang diduga melakukan pelanggaran. Ia menegaskan evaluasi tersebut bukan karena adanya aksi mogok kerja.
“Silakan dievaluasi, tetapi Pertamina juga harus mengantisipasi dampaknya. Jangan sampai karena evaluasi terhadap ratusan sopir, distribusi BBM justru lumpuh dan masyarakat yang dirugikan,” katanya.
Menurut Ihwan, Pertamina seharusnya memiliki perencanaan yang matang terkait kebutuhan BBM harian masyarakat sehingga proses evaluasi terhadap tenaga distribusi tidak mengganggu pasokan. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam distribusi maupun konsumsi BBM, ia meminta agar dilakukan penyelidikan dan dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
Selain itu, Ihwan mendesak Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengambil tindakan tegas terhadap SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran, seperti penimbunan, penyalahgunaan distribusi, maupun praktik kecurangan lainnya.
“Kalau memang terbukti bersalah, tutup saja SPBU tersebut. Kalau itu solar ya solar, kalau Dexlite ya Dexlite, kalau Pertamax Turbo ya Pertamax Turbo. Jangan lagi ada praktik mengakali jenis BBM yang dijual kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh jajaran Pertamina menjalankan prosedur operasional standar (SOP) secara disiplin, mulai dari terminal penyimpanan hingga distribusi ke SPBU. Menurutnya, pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah penyimpangan dan memastikan masyarakat memperoleh layanan distribusi BBM yang lancar.
“Yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah kepastian bahwa BBM tersedia dan distribusinya berjalan normal,” pungkas Ihwan. (V24/RT)
