VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Pemerintah Kota Medan memperkuat ketahanan pangan sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama melalui penguatan distribusi, kerja sama dengan daerah penghasil pangan, serta pengendalian harga komoditas.
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengatakan langkah tersebut penting karena karakter Kota Medan sebagai kawasan metropolitan memiliki keterbatasan lahan pertanian. Karena itu, kesinambungan pasokan pangan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi.
“Medan bukan daerah penghasil pangan. Karena itu, kita harus memperkuat distribusi dan membangun kolaborasi dengan daerah-daerah penghasil agar ketersediaan pangan tetap terjaga dan harga dapat dikendalikan,” ujar Rico saat membuka Forum Pangan Nasional Pemerintah Kota se-Indonesia dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Hotel Grand Inna Medan, Senin (29/6/2026).
Forum tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, serta Wali Kota Surakarta Respati Ardi.
Rico menjelaskan Pemko Medan memperkuat kerja sama dengan sejumlah daerah penyangga, di antaranya Kabupaten Karo, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai. Kerja sama tersebut diarahkan untuk menjaga kelancaran pasokan pangan ke Kota Medan sekaligus mendukung stabilitas harga.
Menurutnya, kelancaran distribusi menjadi bagian penting dalam memperkuat ekonomi daerah. Ketika pasokan terjaga dan distribusi berjalan baik, tekanan terhadap harga pangan dapat ditekan sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.
Selain memperkuat kerja sama antardaerah, Pemko Medan juga mendorong pengembangan inovasi pertanian perkotaan. Rico mengatakan Medan ingin mempelajari penerapan smart farming dan urban farming yang telah dikembangkan sejumlah daerah, seperti Bandung, Depok, dan Surakarta.
“Forum ini menjadi ruang untuk bertukar pengalaman dan merumuskan langkah konkret dalam menjaga ketahanan pangan serta stabilitas harga. Medan juga ingin mempelajari inovasi yang telah diterapkan kota-kota lain,” katanya.
Rico berharap Forum Pangan Nasional menghasilkan rekomendasi yang dapat memperkuat sistem pangan pemerintah kota di tengah tantangan perubahan iklim dan urbanisasi. Menurutnya, ketahanan pangan harus ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan ketahanan pangan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045. Terlebih, Indonesia saat ini berada dalam momentum bonus demografi yang diperkirakan berlangsung hingga sekitar 2038–2040.
Bima mendorong pemerintah daerah menerapkan konsep co-creation dengan melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kebijakan pangan.
“Ketahanan pangan tidak bisa dibangun pemerintah sendiri. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran,” kata Bima.
Bima juga mengapresiasi komitmen Pemko Medan dalam memperkuat sektor pangan. Berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Kota Medan menempati peringkat kedua secara nasional untuk alokasi APBD sektor pangan di tingkat pemerintah kota.
Anggaran tersebut digunakan untuk memperkuat distribusi logistik, cadangan pangan daerah, operasi pasar, serta sinergi pembiayaan bersama Bulog dan BUMD pangan.
Penguatan sektor pangan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak lebih luas terhadap perekonomian daerah. Selain menjaga ketersediaan bahan pangan, kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, mempertahankan daya beli masyarakat, dan menciptakan sistem ekonomi daerah yang lebih tangguh. (V24/ART/RT)
