VIRAL24.CO.ID – SIMALUNGUN – Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih mengikuti entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang digelar di Kantor Bupati Simalungun, Pematang Raya, Kamis (2/4/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini menjadi tahap awal pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V.
Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V Widhi Widayat mengatakan entry meeting bertujuan menyamakan persepsi serta memastikan kesiapan dokumen dan data pemeriksaan.
Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan sistem digital seperti SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dan BIDICS (Big Data Analytics) untuk mendukung tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi menyoroti pentingnya penguatan kemandirian fiskal daerah, optimalisasi belanja modal, serta kepatuhan terhadap mandatory spending di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa pemeriksaan keuangan bukan sekadar persoalan angka, melainkan menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Anton Achmad Saragih menyatakan bahwa target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetap menjadi prioritas, namun bukan tujuan akhir. Kita ingin WTP, itu jelas. Tapi WTP hanya standar. Itu menunjukkan laporan disajikan dengan baik, belum tentu seluruh prosesnya sudah sempurna, katanya.
Ia menekankan pentingnya kedisiplinan dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Bupati juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk konsisten menjalankan standar operasional prosedur (SOP).
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pimpinan daerah dan pejabat terkait secara virtual. Di tingkat Kabupaten Simalungun, acara dilanjutkan dengan diskusi yang dipimpin Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora. (V24/RT)
