VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menjadikan entry meeting Ombudsman RI sebagai instrumen evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, kegiatan tersebut harus dimaknai sebagai momentum perbaikan, bukan sekadar penilaian.
Hal itu disampaikan Bobby Nasution saat membuka Entry Meeting Ombudsman RI Tahun 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu (29/7/2026). Kegiatan tersebut diikuti pemerintah daerah, kementerian, lembaga, dan instansi vertikal sebagai awal pelaksanaan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik serta survei kepuasan masyarakat.
Bobby mengatakan, capaian Pemprov Sumut yang memperoleh predikat Opini Kualitas Tinggi (Zona Hijau) pada penilaian pelayanan publik tahun sebelumnya patut diapresiasi. Namun, menurutnya, prestasi tersebut tidak boleh membuat seluruh jajaran berpuas diri.
Sementara itu, Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengatakan salah satu tantangan terbesar pelayanan publik pada tahun ini adalah keterbatasan fiskal. Menurutnya, efisiensi anggaran di pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga menuntut adanya inovasi agar kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara Herdensi Adnin menjelaskan, proses penilaian kepatuhan dan survei kepuasan masyarakat akan berlangsung mulai Agustus hingga November 2026. Hasil penilaian dijadwalkan diumumkan pada Desember sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga.
Entry Meeting Ombudsman RI Tahun 2026 tersebut turut dihadiri para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut Nugraha, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan kementerian dan lembaga, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. (V24/RT)
