VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan menyegel bangunan Bengkel Tekun Jaya di Jalan Bilal Ujung, Lingkungan 10, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur. Permintaan tersebut disampaikan setelah ditemukan sejumlah dugaan pelanggaran perizinan dan tata bangunan saat peninjauan lapangan, Selasa (10/11/2026).
Dari hasil pemeriksaan, bangunan milik Alung tersebut diketahui mengantongi izin sebagai gudang, tetapi justru difungsikan sebagai bengkel. Selain ketidaksesuaian fungsi bangunan dengan izin yang dimiliki, lokasi tersebut juga diduga tidak menyediakan gang kebakaran sebagai akses keselamatan serta melanggar garis sempadan jalan atau roilen.
Paul menilai berbagai pelanggaran tersebut tidak boleh dibiarkan karena berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan bangunan, keselamatan masyarakat, dan ketertiban tata ruang, terlebih bangunan berada di tengah kawasan permukiman warga.
“Izin yang dimiliki adalah izin gudang, tapi yang dibangun dan dioperasikan adalah bengkel. Izin dan fungsi bangunan jelas tidak sesuai. Ini bukan sekadar salah administrasi. Ini salah fungsi, salah izin, dan salah pengawasan,” tegas Paul.
Ia juga menyoroti dugaan penyerobotan roilen atau ruang milik jalan yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan jalan dan keselamatan masyarakat.
Menurut Paul, ketidaksesuaian perizinan dan pemanfaatan bangunan tersebut juga berpotensi mengakibatkan hilangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Karena itu, ia meminta Satpol PP Kota Medan mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan penyegelan terhadap bangunan yang diduga melanggar aturan tersebut.
Dalam peninjauan itu, Paul turut mengingatkan jajaran kelurahan dan kecamatan agar meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan di wilayah masing-masing. Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan setelah muncul laporan masyarakat atau ketika DPRD turun langsung ke lapangan.
“Kalau kelurahan proaktif, bangunan bermasalah seperti ini tidak akan sempat berdiri sampai beroperasi,” tegasnya.
Peninjauan tersebut dipimpin langsung Paul Mei Anton Simanjuntak bersama anggota Komisi IV DPRD Medan, Lailatul Badri dan Datuk Iskandar Muda. Turut hadir aparat kelurahan, kecamatan, Satpol PP, serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan.
Komisi IV berharap temuan tersebut segera ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah terkait agar penegakan aturan perizinan, keselamatan bangunan, dan ketertiban tata ruang di Kota Medan dapat berjalan sebagaimana mestinya. (Vin)
