VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Proyek Bus Rapid Transit (BRT) senilai Rp1,9 triliun di Kota Medan kembali menjadi sorotan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan menilai sejumlah aspek dalam proyek tersebut perlu dikaji secara matang, mulai dari dampak terhadap lalu lintas hingga potensi beban anggaran daerah untuk operasional transportasi massal tersebut.
Sorotan itu disampaikan Anggota DPRD Kota Medan Lailatul Badri usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan Kota Medan, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kementerian Perhubungan terkait perkembangan proyek BRT.
Menurut Lailatul Badri, DPRD tidak menolak pembangunan sistem transportasi modern di Kota Medan. Namun, seluruh dampak dan kesiapan infrastruktur harus diperhitungkan secara komprehensif sebelum proyek dijalankan secara penuh.
“Walaupun proyek ini akan tetap berjalan, setidaknya masyarakat harus mengetahui bahwa DPRD tidak tinggal diam. Berbagai masukan dan kekhawatiran telah kami sampaikan dalam rapat, meskipun tentu ada batas kewenangan yang kami miliki,” ujar Lailatul Badri, Senin (8/6/2026).
Politisi PKB yang akrab disapa Lela itu menyoroti kondisi ruas jalan di Kota Medan yang dinilai tidak dapat disamakan dengan Jakarta. Menurutnya, pembangunan jalur khusus BRT berpotensi mengurangi kapasitas jalan yang ada dan memicu kemacetan di sejumlah titik.
“Jakarta memiliki badan jalan yang relatif lebih lebar. Sementara di Medan, banyak ruas jalan yang kapasitasnya terbatas. Ketika sebagian badan jalan digunakan untuk jalur BRT, ruang bagi kendaraan lain akan berkurang dan berpotensi menambah kemacetan,” katanya.
Selain persoalan lalu lintas, Lela juga menyoroti skema pembiayaan proyek yang selama ini disebut mendapat dukungan dari Bank Dunia (World Bank). Ia mengingatkan agar masyarakat memahami bahwa pembiayaan tersebut bukan hibah, melainkan pinjaman yang harus dikembalikan.
“Sering disebut sebagai bantuan World Bank, padahal pada prinsipnya itu merupakan pinjaman yang nantinya harus dibayar kembali. Hal ini perlu dipahami agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” ujarnya.
Lela juga mempertanyakan kesiapan pemerintah daerah dalam menanggung biaya operasional BRT ke depan. Menurutnya, pengalaman pengoperasian layanan transportasi massal yang sudah ada menunjukkan kebutuhan subsidi yang cukup besar.
“Saat ini operasional Trans Metro Deli maupun bus listrik disebut hanya menghasilkan PAD sekitar Rp8 miliar per tahun, sementara biaya operasionalnya mencapai lebih dari Rp90 miliar. Jika nanti ditambah sekitar 200 armada BRT, tentu biaya operasional dan perawatannya akan semakin besar,” ungkapnya.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Kota Medan menghitung secara cermat dampak fiskal jangka panjang dari proyek tersebut, terutama di tengah upaya efisiensi anggaran yang sedang dilakukan pemerintah daerah.
“Jangan sampai nantinya APBD Kota Medan justru terbebani terlalu besar akibat biaya operasional yang harus ditanggung setiap tahun,” katanya.
Selain itu, Lela menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah, salah satunya penanganan banjir yang hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat di berbagai wilayah Kota Medan.
“Persoalan banjir masih menjadi kebutuhan mendesak yang harus ditangani. Jangan sampai proyek besar terus bermunculan sementara masalah utama yang dirasakan masyarakat belum terselesaikan,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Lela meminta pemerintah membuka informasi secara transparan terkait manfaat, risiko, serta dampak jangka panjang proyek BRT kepada masyarakat.
“Kami mendukung pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun seluruh aspek harus diperhitungkan secara matang agar manfaat yang diperoleh benar-benar sebanding dengan biaya dan dampak yang ditimbulkan,” pungkasnya. (Vin)
