Komisi I DPRD Medan Minta Pemko Bisa Tak Ikuti SE Gubsu Soal Pemberlakuan PPKM Mikro

Politik20 views

VIRAL24.CO.ID – MEDAN – Komisi I DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk tidak mengikuti sepenuhnya Surat Edaran (SE) Gubernur Sumut No.188.54/26/INST/2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Pasalnya dalam SE tersebut, khususnya pada poin KESEPULUH bagian d No.2 dijelaskan, bahwa ‘jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 17.00 waktu setempat’. Jam operasional tersebut, dimaksudkan untuk lokasi usaha yang menyediakan fasilitas makan/minum ditempat.

“Kita meminta, agar nantinya Pemko Medan tidak menerapkan poin itu di dalam SE Wali Kota Medan soal perpanjangan PPKM berbasis Mikro yang baru saja diperpanjang Bapak Gubernur lewat surat edarannya yang ditandatangani tanggal 5 (Juli) kemarin,” ucap Anggota Komisi I DPRD Medan, Mulia Syahputra Nasution SH kepada wartawan, Selasa (6/7/2021) petang.

Pasalnya, hal itu akan semakin mempersulit para pelaku usaha, khususnya para pelaku usaha kuliner untuk menjalankan usahanya. Saat ini saja, kata Mulia, ketika para pelaku usaha dibatasi beroperasi hingga Pukul 20.00 WIB, banyak para pelaku usaha yang mengaku merugi. Tak cuma itu, kata Mulia, apabila jam operasional usaha kuliner tetap dipaksakan dibatasi hingga pukul 5 sore, maka nantinya hal itu dapat menimbulkan persoalan-persoalan baru.

Seharusnya, terang Mulia, para pelaku usaha tetap harus diizinkan beroperasi hingga Pukul 20.00 atau 21.00 WIB. Hanya saja, Satgas Covid-19 Kota Medan maupun Provinsi harus betul-betul memperketat pengawasan pada setiap lokasi usaha yang ada di Kota Medan, mulai dari wajib mencuci tangan, wajib pakai masker, dan tidak boleh duduk berdekatan atau harus menjaga jarak hingga tidak terjadi kerumunan.

Disisi lain, ada banyak pelaku usaha yang selama ini mematuhi prokes di lokasi usahanya, termasuk menutup usahanya tepat pada Pukul 20.00 WIB. Aturan ini, tentu akan sangat merugikan bagi mereka yang selama ini selalu mematuhi prokes dan mengikuti jam operasional hingga Pukul 20.00 WIB.

Seharusnya, lanjut Mulia, Satgas Covid-19 cukup melakukan pengetatan penerapan prokes di setiap lokasi usaha, termasuk di Kota Medan. Terakhir, menurut politisi muda Partai Gerindra ini, pemangkasan jam operasional lokasi usaha makan/minum ditempat hingga Pukul 17.00 WIB tersebut sangat berbanding terbalik dengan target Pemko Medan yang ingin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk dapat mendukung target-target kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan. (VIN)

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *